GenPI.co Sultra - Ratusan mahasiswa se-Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di jalanan sekitar kantor DPRD Sultra, Senin (11/4).
Namun ada yang unik dari demo tersebut. Sejumlah gadis yang mengenakan almamater kampusnya membuat poster dengan tulisan bernada menyindir.
Ya, poster tersebut menyindir pemerintah yang beberapa waktu seakan membuat gaduh masyarakat dengan kebijakan yang kurang populis.
Misalnya, para mahasiswi mengkritisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Bahkan, gara-gara minyak mahal bisa menyebabkan gagal menikah.
’Stok minyak kosong, sama kayak hatiku,’ tulisnya dalam poster.
’Gagal nikah karena minyak mahal,’ tulisnya menggunakan spidol.
’Cukup panaiku (maharku) yang mahal, minyak goreng jangan!’
Penundaan Pemilu yang sempat disepakati sejumlah elit politik juga tidak lepas dari sindiran.
’Cukup lamaranku yang ditunda, Pemilu jangan! Tolak penundaan pemilu, semangat semua,’
Ada juga poster bernada sarkas yang memplesetkan kutipan dari pidato Presiden Pertama RI Soekarno ’Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia’.
Kutipan pidato terkenal tersebut kemudian diplesetkan ’Berikan lima liter kameko (minuman keras lokal) akan ku guncang gedung DPR!’
Diketahui, ratusan mahasiswa dari IAIN Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), dan Universitas Halu Oleo (UHO), termasuk oganisasi eksta kampus PMII, HMI, GMNI, dan KAMMI berdemonstrasi.
Mereka mengawal empat tuntutan kepada DPRD Sultra yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Tuntutan tersebut di antaranya, mendesak DPRD Sultra berkordinasi dengan pihak terkait agar segera menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok.
Kedua, mendesak DPRD Sultra berkordinasi dengan pihak terkait agar segera mengevaluasi kebijakan naiknya harga BBM.
Terakhir, mendesak DPRD Sultra bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Selain itu, Ketua DEMA IAIN Kendari Hendra Setiawan menambahkan, mereka juga turut menuntut pihak DPRD Sultra terkait penolakan pemindahan Ibu Kota Negara.
”Selain fokus di tiga tuntutan itu, kami dari IAIN juga menuntut penolakan pemindahan IKN,” ujar Hendra.