GenPI.co Sultra - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Sultra di salah satu hotel Kota Kendari, Rabu (23/3).
Forum PAKSI Sultra ini terdiri dari sembilan orang penyuluh, di mana mereka telah mengantongi sertifikasi.
Para penyuluh nantinya akan menyampaikan edukasi pencegahan korupsi di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya pencegahan tindak korupsi mesti melibatkan semua elemen bangsa, baik pemerintahan maupun masyarakat.
”Pencegahan tindakan tersebut akan berjalan optimal jika seluruh anak bangsa terlibat dalam pencegahan praktik korupsi,” kata dia.
Sebagai informasi, sembilan orang yang tergabung dalam Forum PAKSI antara lain; dua orang asal Inspektorat Kota Kendari, tiga orang lainnya berasal dari Universitas Halu Oleo, MAN Insan Cendekia Kendari, dan KPK Kota Kendari.
Kemudian empat orang sisanya berasal dari daerah Bombana, Konawe Utara, Kolaka Utara, dan Konawe Kepulauan.
Ketua Forum PAKSI Sultra Sarifuddin menjelaskan, ke sembilan orang itu termasuk dirinya bertugas melakukan edukasi terkait anti korupsi.
”Setelah dikukuhkan, program selanjutnya adalah mengajak pihak masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai penyuluh bisa mendaftar melalui dua jalur,” terangnya.
Kedua jalur tersebut adalah jalur pengalaman dan diklat. Seseorang yang mengikuti salah satu jalur tersebut kemudian ikut sertifikasi dan akan diasesmen oleh LSP KPK.
”Kemudian ada yang namanya penjenjangan, yaitu jenjang pertama, muda, dan madya. Nah, masing-masing jenjang itu memiliki kompetensi yang harus dimiliki,” ujarnya.
Sarifuddin menambahkan, Forum PAKSI Sultra terbuka bagi siapa saja yang peduli dan mau menyuarakan pencegahan tindakan korupsi.
Menurutnya, KPK tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan peran serta masyarakat.
Untuk bisa bergabung dengan forum tersebut, pertama mengakses website aclc.kpk.go.id lalu daftar dan menyertakan dokumen-dokumen sesuai yang diminta.
Sedang untuk jalur diklat, pihaknya sementara berkoordinasi dengan BPSDM provinsi untuk dibuka satu kelas.
”Pesertanya tidak terbatas, bisa dari kalangan pendidik sampai dengan media bisa, malah kami ingin memperluas jaringan,” tutupnya.