GenPI.co Sultra - Aparatur Sipil Negara alias ASN di Pemerintah Kota atau Pemkot Kendari diingatkan untuk menghindari politik praktis menjelang Pemilu 2024.
Imbauan tegas itu disampaikan Bawaslu Kendari pada Selasa, (28/2).
Pimpinan Bawaslu Kendari Laode Hermanto mengatakan, hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah.
BACA JUGA: Memasuki Tahun Politik, Pemkot Kendari Ancam Pecat ASN
”ASN tidak boleh melibatkan diri atau terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.
Laode Hermanto mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, penanganan pelanggaran yang dilakukan ASN agak tinggi.
BACA JUGA: Sultra Masuk Kategori Rawan Sedang di Pemilu 2024, Kata Bawaslu RI
”Hal ini menjadi perhatian kami Bawaslu agar di momentum Pemilu 2024 meminimalisir pelanggaran,” katanya.
Pihaknya menegaskan, sanksi tegas akan diberikan apabila ASN tidak patuh pada aturan kepegawaian.
BACA JUGA: UHO Kendari Diminta KPU RI Awasi Pemilu 2024, Mantap!
Nantinya, kasus akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
