GenPI.co Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Pemprov Sulsel diminta mengawasi aktivitas pertambangan ilegal di daerah.
Permintaan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaludin.
”Saya mengajak pemprov, Pemkab, para praktisi dan juga masyarakat sipil di sini untuk sama-sama mengawasi kegiatan pertambangan ilegal,” ucapnya.
BACA JUGA: BEM di UHO Ungkap Perusahaan Tambang Sultra Nggak Selalu Buruk
Dalam kegiatan Temu Profesi Tahunan XXXI Perhapi di Kendari, Ridwan menjelaskan bahwa pengawasan perlu dilakukan agar terhindar dari kecelakaan.
”Apalagi mengakibatkan korban jiwa, mengingat aspek keamanan tidak begitu baik,” jelasnya.
BACA JUGA: 269 Pekerja Tambang Berotak Cerdas di Konawe Terima Penghargaan
Tidak kalah penting, pengawasan pertambangan ilegal penting untuk dilakukan agar penerimaan negara tidak hilang.
”Penerimaan negara tidak boleh hilang atau berkurang, jadi enggak boleh ilegal. Kalau ilegal enggak bayar pajak, enggak bayar PNBP,” terangnya.
BACA JUGA: Tambang Sultra Terlalu Seksi, Maluku Utara Datang untuk Berguru
Sambung dia, apabila penambangan dilakukan secara ilegal, maka dipastikan tidak aka nada tanggung jawab terhadap aspek lingkungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
